BNPP Tegaskan Komitmen Pembangunan Perbatasan Lewat Penilaian IPKP di Boven Digoel
Tanah Merah, InfoPublik – Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Irjen Pol. Edfri R. Maith, S.I.K., saat menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penilaian Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP-PPKP) di Kabupaten Boven Digoel, Rabu (10/9/2025).
Deputi menjelaskan, penilaian IPKP menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi aktual sekaligus kebutuhan prioritas masyarakat di kawasan perbatasan. "BNPP pusat hadir untuk melaksanakan penilaian IPKP-PPKP di Kabupaten Boven Digoel. Kegiatan ini berupa FGD agar kita bisa berkoordinasi, apa saja yang menjadi kebutuhan pemerintah maupun masyarakat di sini untuk kita bantu ke depan,” ujarnya di Aula Rehobot Tanah Merah.
Selain FGD, penilaian juga dilakukan melalui kuesioner dan wawancara mendalam bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. “Rekan-rekan OPD akan memberikan keterangan sesuai fakta lapangan. Nantinya semua kebutuhan yang teridentifikasi akan ditindaklanjuti ke pusat,” tambahnya.
Deputi menegaskan, salah satu mandat BNPP adalah memastikan kawasan perbatasan tumbuh sebagai beranda terdepan bangsa. Namun ia mengingatkan, kemajuan pembangunan tidak boleh dibarengi dengan meningkatnya peredaran barang haram.
“Tujuan kita adalah membuat pergaulan masyarakat makin berkembang. Tetapi jika lebih banyak masuk barang haram, justru akan merusak generasi muda. Karena itu kami berkoordinasi dengan aparat keamanan dan berharap pemerintah daerah ikut menindaklanjuti pencegahannya,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Deputi juga menyinggung dinamika politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di Boven Digoel. Ia mengimbau semua pihak agar menyikapi putusan tersebut dengan bijak. “Apa yang diputuskan MK sebaiknya diterima semua pihak dengan sabar dan legowo. Jangan sampai ada aksi anarkis yang justru akan merugikan masyarakat,” pesannya.
Melalui penilaian IPKP, BNPP berharap perencanaan pembangunan kawasan perbatasan menjadi lebih terarah. Dengan begitu, Kabupaten Boven Digoel tidak hanya menjadi garis batas negara, tetapi juga kawasan strategis yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di ujung timur Indonesia.
(MC Boven Digoel/Erwin)