Boven Digoel Siapkan Lima Prioritas Pembangunan 2025-2029
Tanah Merah, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Boven Digoel melalui Bappeda menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2025–2029.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Marlinus, mewakili Bupati Boven Digoel, pada Kamis (27/11/2025). Acara dihadiri Ketua DPRK, Dandim 1711, Kapolres, Sekda, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, narasumber, serta seluruh peserta konsultasi publik.
Wakil Bupati Marlinus menegaskan bahwa RPJMD merupakan kewajiban konstitusional daerah sesuai amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. RPJMD bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi menjadi: Penjabaran visi-misi kepala daerah, Rujukan utama bagi OPD, dan Dasar penyusunan Renstra dan RKPD tahunan.
RPJMD 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan nasional dan daerah, termasuk RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi Papua Selatan, RTRW, dan evaluasi capaian RPJMD sebelumnya.
Wabup Marlinus memaparkan lima fokus prioritas pembangunan Kabupaten Boven Digoel lima tahun ke depan:
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, meliputi pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan layanan dasar hingga distrik terjauh.
2. Penguatan ekonomi masyarakat, melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, hilirisasi produk lokal, dan ekonomi hijau.
3. Transformasi digital pemerintahan, menuju birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.
4. Pembangunan infrastruktur dasar, mencakup konektivitas antardistrik, air bersih, energi, perumahan layak, dan infrastruktur perbatasan.
5. Pemberdayaan kampung, dengan semangat “Balik Kampung – Bangun Kampung” sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat adat.
Dokumen RPJMD memuat visi daerah “Boven Digoel Tangguh, Aman, Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan”, 12 tujuan pembangunan, 22 sasaran, 431 indikator kinerja, serta 210 program yang menjadi kerangka pembangunan lima tahun ke depan.
Kepala BP4D, Darius Minggu, menekankan bahwa RPJMD adalah dokumen fundamental bagi pembangunan daerah. Semua usulan OPD dalam forum konsultasi harus berbasis data, memiliki baseline, target terukur, lokasi prioritas, serta indikator SMART. Program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat menjadi prioritas, sementara program rutin tidak diutamakan.
Lima isu strategis prioritas yang menjadi acuan seluruh OPD, antara lain:
1. Akses dan kualitas pelayanan dasar: kesehatan, pendidikan, gizi, air bersih, lingkungan permukiman.
2. Konektivitas dan infrastruktur wilayah, terutama daerah perbatasan dan distrik terjauh.
3. Pengembangan ekonomi lokal, melalui sektor produktif, kampung, UMKM, hilirisasi, dan ekonomi hijau.
4. Tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan, termasuk peningkatan SAKIP, inovasi daerah, dan perencanaan berbasis data.
5. Peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan IPM, serta kesetaraan gender.
Melalui konsultasi publik RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menegaskan komitmen untuk menghadirkan pembangunan merata hingga kampung paling jauh, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh identitas Boven Digoel sebagai daerah perbatasan yang tangguh.
(MC Boven Digoel, Carukh)