Pemkab Boven Digoel Perkuat Kolaborasi dengan KPK Melalui Program MCP
Boven Digoel, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel melalui Inspektorat Daerah menggelar rapat persiapan menjelang Rapat Koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2025 di Merauke, Papua Selatan.
Rapat ini bertujuan membahas tindak lanjut dan capaian pelaksanaan program Monitoring Center for Strategic Prevention (MCSP), inisiatif nasional untuk pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, Rabu (5/11/2025).
Kepala Inspektorat Kabupaten Boven Digoel, Stefanus Wahyudiana, menyampaikan bahwa rapat ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan seluruh dokumen dan data pendukung yang akan dibahas bersama KPK.
Peserta pertemuan meliputi pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), unit pengelola aset daerah, serta pihak-pihak lain yang memiliki peran penting dalam pemenuhan dokumen dan perbaikan tata kelola.
Berdasarkan hasil penilaian terakhir, posisi Kabupaten Boven Digoel berada pada urutan ketiga di wilayah Provinsi Papua Selatan dengan nilai capaian 16,91 persen. Sebagai perbandingan, kabupaten/kota lain di provinsi ini memiliki nilai 44,62 persen, 21,62 persen, 19,63 persen, dan 9,4 persen.
“Artinya, masih ada beberapa aspek yang perlu kita tingkatkan bersama, khususnya pada area perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan aset daerah,” ungkap Stefanus. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan satu minggu ke depan untuk melengkapi data, memperbaiki dokumen pendukung, dan menyiapkan paparan yang akan disampaikan dalam rapat bersama KPK nanti.
Bupati Boven Digoel, Roni Omba, memberikan apresiasi atas semangat seluruh peserta yang terus menunjukkan komitmen dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah. Semangat inilah yang menjadi modal penting dalam memperbaiki sistem pemerintahan kita,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa capaian Kabupaten Boven Digoel yang masih berada pada kisaran 16 persen, khususnya pada aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, menjadi tantangan yang harus segera diperbaiki.
“Oleh karena itu, melalui pertemuan evaluasi dan persiapan ini, saya berharap kita semua dapat memperhatikan setiap arahan dan masukan yang diberikan. Hal-hal yang sebelumnya menjadi catatan, mari kita benahi bersama. Dengan kerja sama dan komitmen, saya yakin kita mampu melakukan perubahan yang lebih baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Roni Omba secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pemantauan Program Pemberantasan Korupsi melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Tahun 2024–2025. Ia berharap kegiatan ini dapat membawa perubahan nyata dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Boven Digoel.